Komite Nasional Papua Barat KNPB Wilayah Sorong Raya

KNPB News Sorong, Trikora  atau biasa dikenal dengan tri komando rakyat merupakan salah satu isi pidato Presiden Soekarno untuk membebaskan Irian Barat atau Papua dari Belanda. Soekarno mengumumkan seruan operasi ini pada tanggal 19 Desember 1961. Permasalahan mengenai wilayah Papua Barat diawali dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, terkait rencana pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Namun, mengenai status Papua Barat belum disepakati. Indonesia dan Belanda merasa berhak atas wilayah tersebut.  Sejarah Hari Trikora Mengenang peristiwa Agresi Militer Belanda II yang terjadi pada tanggal 19 Desember, Soekarno akhirnya memiliki tanggal 19 Desember 1961 sebagai titik awal kampanye mengenai Trikora. Soekarno juga mengambil tempat di alun-alun utara Yogyakarta. Walaupun masa Agresi Militer Belanda II sudah berlalu, namun perang terhadap Belanda tetap berlanjut, kali ini untuk merebut Irian Barat. Pada Selasa, 19...

Knpb News Sorong, Memperingati hari manifesto politik bangsa papua 1 Desember 1961 - 1 Desember 2022. di sorong.  pada perayaan hut yang 61 tahun ini keluarga besar KNPN Wilayah sorong raya bersama sektor knpb merayakan ulang tahun dengan thema. "Berikan Hak Penentuan nasib sendiri bagi bangsa west papua" 1 Desember 1961, merupakan tonggak kesadaran nasionalisme Papua dengan melahirkan manifesto politik Papua secara terbuka. Dengan menetukan nama negara : Papua Barat, lagu kebangsaan : “Hai, Tanahku Papua” serta “Bintang Kejora” sebagai bendera nasional dan lambang Burung Mambruk dengan semboyan “One People One Soul”. Maka rakyat Papua sudah dan akan selalu memperingati setiap 1 Desember sebagai kemerdekaan terjajah yang telah melahirkan manifesto Politik Papua. Hingga pada tahun 2022 ini, ratusan ribu rakyat Papua telah dibunuh oleh kolonial indonesia, hal ini perlu diperhatikan oleh semua pihak karena pembunuhan yang terstruktur yang terjadi di seluruh tanah pap...

Kronologi Papua 1960 -1969: Ketika Hak-hak Politik Bangsa Papua Diberangus  Pengantar :  Kronologi ini sebagian besar berasal dari Chronology of Papua yang dapat diakses di  www.papuaweb.org .  Penerjemahan dilakukan oleh Martyr Papua dengan sebelumnya sudah memperoleh izin dari pengelola papuaweb.   Istilah “New Guinea Barat”, “New Guinea”, “Papua Barat,” “Irian Barat”, “Irian” semuanya berarti wilayah Provinsi-provinsi Papua dan Papua Barat dewasa ini. Apabila dijumpai frasa “New Guinea Australia.” “Papua New Guinea,” atau “Papua dan New Guinea,” maka yang dimaksud adalah wilayah negara merdeka Papua Niugini sekarang ini. 3-9 Maret 1960.  Konferensi Belanda – Australia dilaksanakan di Hollandia (sekarang Jayapura). Agustus 1960.  Hubungan diplomatik dengan Belanda dihentikan sepihak oleh Indonesia.  Pada bulan itu mulai terbentuk partai-partai politik di New Guinea Barat, seperti Parna (Partai Nasional) dan Partai PVP (Partai Rakyat Dekmokr...

Pada mulanya OPM didirikan di Manokwari pada Februari 1965, tepatnya di Sanggeng pada rumah keluarga Watofa, pertemuan ini dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat di Kota Manokwari seperti kepala suku Arfak, Lodwik Mandacan, Barent Mandacan, Kepala Kepolisian Papua Mr. John Jambuani, Komandan PVK Mr. Permenas Ferry Awom dan beberapa anggota PVK-Polisi Papua dan Angkatan Laut Papoea seperti : Benyamin Anari, Terianus Aronggear, Mr. Marani, Fred Ajoi, Jimmy Wambrau, dan lain-lain. Organ ini didirikan dengan nama Organisasi Pembebasan Papua Merdeka (OPPM) namun hingga saat ini sengaja dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bahwa itu adalah OPM (Organisasi Papua Merdeka), atau dengan kata lain bahwa itu organ yang baru membentuk suatu perjuangan agar bisa dikatakan sebagai Sepataratis - Makar - Terroris dan lain sejenisnya. Dikatakan demikian karena Pemerintah Republik Indonesia sengaja melepaskan kata Pembebasan sehingga mengandung arti sedemikian rupa. Organisasi in...

Awal perjuangan rakyat Papua Barat melawan penjajah, tak hanya karena 1 Desember 1961 tetapi jauh sebelum itu telah dimulai dengan perlawanan rakyat dengan gerilya hingga perjuangan politik yang diplomatis. Pada masa pendudukan Belanda, akhir 1940 bermunculan beberapa partai politik Papua Barat yang turut membangun kesadaran akan nasionalisme Papua Barat. Partai politik di Papua Barat saat itu yang tak ada hubungannya sama sekali dengan partai-partai yang ada di Belanda maupun Indonesia. Partai lokal lahir sesuai dengan kebutuhan dan kemauan politik rakyat di Tanah Papua Barat. Kesadaran melawan penjajah secara politik juga turut melahirkan perlawanan bersenjata dengan bergerilya. Tonggak awal pencetusan berdirinya perjuangan bersenjata di Manokwari, Juli 1965 oleh para eks-pasukan Batalyon Papua (PVK = Papoea Vrijwilligers Korps). Tokoh pemimpin kharismatis gerakan ini adalah Johan Ariks, yang waktu itu sudah berumur 75 tahun. Johan Ariks juga sebelumnya terlibat dalam pen...

Ujian bagi Indonesia di Dewan HAM PBB baru saja rangkum minggu ini. “Universal Periodic Review” dilangsungkan tiga tahun sekali. Informasi yang dihimpun oleh PBB tentang Papua mengindikasikan tingginya kekhawatiran PBB atas situasi di Papua yang dianggap semakin memburuk. Salut atas kerja teman-teman LSM yang berada di garis depan di Papua yang menghimpun dan mengolah data serta mengadvokasi meski dalam hujan intimidasi. Salut atas kerja aktivis akar rumput di lapangan yang menghimpun data meski berbahaya. Dalam dokumen-dokumen yang ada, PBB dan negara-negara menggunakan istilah “pro-kemerdekaan” atau “penentuan nasib sendiri”, BUKAN “separatisme”. Sebuah kemajuan. Saya harap teman-teman jurnalis perhatikan politik bahasa ini dalam peliputan Papua. Dari 108 negara yang memberikan rekomendasi, ada 8 yang menyebut langsung isu Papua. Banyak rekomendasi lainnya yang bisa dihubungkan ke Papua, meski tak menyebut langsung kata ‘Papua’. Berikut ini saya terjemahkan rekomendasi da...

sorong raya, Forum Peduli Kemanusiaan Sesorong raya melakukan Aksi Pengalangan dana guna membiayai terdakwa Abraham Mate, yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2022. Mayat Alm. Abraham Mate, sudah dimakamkan pada tanggal 8 November 2022 di tempat pemakaman umum TPU kilo meter 10 sorong papua barat, namun tangungan lain yang belum dibayar oleh keluarga bahkan yang menahan Abraham sebagai terdakwa yang sedang menjalani sidang maka, forum peduli kemanudiaan mengambil alih untuk melakukan pengalangan dana. demi kemanusiaan. kegiatan pengalangan dana tersebut di mulai pada tanggal 14 November 2022 sampai selesai. Pihak aparat keamanan kepolisian polres sorong datang di tempat kegiatan pada pukul 09 15 wit. kedadatang mereka adalah untuk koordinasi dengan adanya kegiatan yang sedang berjalan, namum ketua Forum peduli  kemanusiaan Urbanus Kamat, memberikan penjelasan tergait kegiatan tersebut.

KNPB Wilayah Sorong Raya, melakukan kegiatan menyamput Hari Ulang Tahun HUT yang ke 14, dalam perayaan ini kami merayakan dengan senang hati dan menjadi sejarah di tanah air, dalam pertandingan ini di mulai pada hari jumat 11 November 2022 dibuka secara resmi di lapangan terbuka kilo meter 10.

https://youtu.be/o-hGIaxcowg

Isu Papua menjadi satu di antara beberapa catatan yang mendapat rekomendasi kritis saat Sidang Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Rabu, 9 November 2022. Kendati disorot tajam, Menteri Hukum dan HAM RI  Yasonna H. Laoly  mengklaim keberhasilan dalam mempromosikan dan melindungi HAM di Indonesia, yang sangat terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Saat diminta keterangan lebih lanjut mengenai isu Papua, Yasonna menyebut negara-negara anggota PBB juga tidak begitu gencar menyerang Indonesia. Namun diakuinya, ada beberapa isu yang diangkat contohnya masyarakat adat dan dugaan pelanggaran HAM seperti mutilasi tentara terhadap warga sipil. Dalam sidang tersebut, Yasonna juga menyerahkan laporan HAM Indonesia ke Dewan  HAM PBB . Beberapa di antaranya tindak lanjut pemenuhan HAM sesuai dengan 167 rekomendasi yang telah diterima pada UPR sebelumnya hingga kondisi Indonesia y...