Komite Nasional Papua Barat KNPB Wilayah Sorong Raya

Juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Viktor F Yeimo dengan tegas mengatakan, menolak segala aktivitas politik di Papua oleh Indonesia selama status Papua belum jelas dibawah payung hukum Internasional. “Menolak segala aktivitas politik kolonial Indonesia diatas tanah Papua, selama status politik Papua belum final dibawa hukum internasioal pada hari kamis 3 maret 2019,” ungkapnya. “Pilkada serentak tahun 2019 adalah alat paksa kekuasaan kolonial Indonesia dalam mencari legitimasi politik rakyat West Papua. Pilkada bukan kehendak politik rakyat Papua, tetapi kehendak politik penguasa kolonial Indonesia,” jelasnya. Ia mengaku, rakyat Papua dipaksa ikut serta dalam propoganda Indonesia sedangkan faktanya hari ini orang Papua menuju kepunaan. “Rakyat Papua yang sementara dipaksa masuk ikut serta dalam euforia Pilkada adalah korban dari propaganda dan janji-janji utopia dari penguasa kolonial Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa uang, kedudukan dan kehormatan...

(Jenewa, 13 Maret 2019) Isu Nduga dan buruknya kebebasan berekspresi Papua diangkat sebanyak tiga kali pada Debat Umum Item 4 tertanggal 13 Maret 2019 dan pada side-event tertanggal 7 Maret 2019 yang merupakan rangkaian dari Sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-40. Pada Debat Umum item 4, juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat Victor Yeimo, menyampaikan bahwa orang Papua telah menjadi minoritas di tanah leluhurnya sendiri sejak aneksasi Indonesia pada 1969. “Kekayaan alam kami dicuri dari kami, sehingga kami menjadi yang termiskin dengan harapan hidup terendah di Indonesia, meskipun tanah kami adalah salah satu tanah yang terkaya sumber daya alamnya di dunia,” lanjutnya. Victor juga menegaskan bahwa tidak ada mekanisme yang bisa menjamin hak masyarakat adat termasuk hak atas penentuan nasib sendiri. “Kami orang Papua tidak boleh berbicara. Ketika kami bicara, aparat keamanan Indonesia menangkap kami. Ketika kami melakukan diskusi publik, m...